Sarekat Hijau Indonesia telah melakukan analisis terhadap pemilu 2009, khususnya pemilu legislatif berdasarkan kajian terhadap agenda hijau partai-partai politik, juga rekam jejak ekologi partai politik (baca: khususnya partai-partai yang pernah berkuasa) dalam hal membuat produk-produk kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat. Hasilnya, pemilu 2009 tidak lebih hanya menjadi jalan lanjutan bagi rente ekonomi dan kekuasaan politik modal.

Sarekat Hijau Indonesia masih memandang agenda lingkungan hidup dan rakyat lainnya belum menjadi sebuah gerakan ideologis bagi partai-partai politik, meskipun beberapa partai politik sudah mencantumkan kata-kata
lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dalam dokumen visi-misi, platform atau program strategis partai. Indikator sederhana untuk mengukur ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dimana perundang-undangan tersebut justru semakin melanggengkan praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam dan mendorong semakin masifnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, yang melahirkan kemiskinan dan kekerasan negara yang semakin tinggi, serta menyebabkan rakyat kehilangan akses dan kontrolnya terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat.

Lalu bagaimana dengan pemilu presiden 2009 ini, sejauhmana agenda lingkungan hidup dan rakyat menjadi agenda utama yang ditawarkan? Sarekat Hijau Indonesia menggunakan empat nilai utama yakni demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk melihat sejauh mana relevansi antara pemilu presiden terhadap krisis ekologi dan krisis rakyat lainnya.

File selengkapnya dapat diunduh di: http://sarekathijauindonesia.org/wp-content/uploads/shi-biro%20politik_pandangan%20terhadap%20pemilu%20presiden-wapres%202009-090621-2.pdf