Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan SDA

Dalam putaran pemilu 2009, wacana ekonomi kerakyatan kembali muncul dalam tema kampanye yang diusung oleh partai politik maupun calon presiden. Tema ini sesungguhnya bukan hal baru dalam pentas politik nasional. Perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi kerakyatan telah dimulai oleh para pendiri bangsa (founding leaders) untuk mengganti sistem ekonomi kolonial di bawah penjajahan. Bahkan, lebih jauh adalah memastikan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi kerakyatan dalam kehidupan berbangsa pasca kemerdekaan. Hingga saat ini, keyakinan akan terwujudnya sistem ekonomi nasional, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian tetap menjadi cita-cita dan tujuan jangka panjang dari penerapan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan.

Landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan adalah pasal 33 UUD 1945.

“dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Berdasarkankan kalimat penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut (yang sudah dihapus oleh MPR melalui amandemen keempat tahun 2002) sangat jelas digambarkan substansi ekonomi kerakyatan. Yang dalam garis besarnya menyangkut tiga hal: Yaitu partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi, menikmati hasil-hasil produksi dan yang lebih penting adalah kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional tersebut harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga inilah yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal yang dimaksud adalah modal material (material capital), modal intelektual (intelectual capital), dan modal institusional (institutional capital).

Misi pasal 33 UUD 1945 selalu ditekankan adalah bahwa pasal ini berisi politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang dimaksudkan dengan kemakmuran tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan material atau kebutuhan dasar. Ukuran untuk membuktikan berhasil tidaknya politik kemakmuran dan politik perekonomian adalah perintah UUD 1945, yaitu peningkatan kemakmuran rakyat (banyak) sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab jika kemakmuran perorangan yang diutamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, jika ini terjadi maka rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindasinya.

Perekonomian harus berdasar demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi semua orang. Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sehingga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara cermat Bung Hatta menggambarkannya ukuran dari pencapaian kemakmuran rakyat seperti di bawah ini:

“Negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya.”

Paradigma Konstitusi dalam Pengelolaan SDA
Perjuangan untuk menerapkan agenda-agenda ekonomi kerakyatan sebagai sendi perekonomian nasional tidaklah mudah. Perjalanan bangsa ini menunjukan bahwa banyak kelompok-kelompok yang ragu-ragu bahkan secara tegas menolaknya. Hal tersebut harus kita tanggapi dengan wajar. Sebab orientasi ekonomi kerakyatan pada penciptaan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang telah diuntungkan oleh sistem perekonomian yang sedang berjalan. Karena itu penyelenggaraannya, merupakan ancaman bagi kesinambungan dominasi kelompok yang berkuasa saat ini.

Sebagian ekonom yang menolaknya beranggapan bahwa arah perekonomian nasional haruslah sesuai dengan dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat internasional. Dinamika yang dimaksud adalah aturan-aturan perdagangan internasional dalam WTO, keterlibatan lembaga-lembaga keuangan multilateral dalam perekonomian global, serta perjanjian-perjanjian perdagangan antar negara. Singkatnya, globalisasi ekonomi dipahami oleh pemerintah sebagai tuntutan zaman yang tak mungkin dan tak perlu dihindari. Sekaligus menjadi peluang bagi kemajuan ekonomi sebuah negara bila mampu memanfaatkannya.

Implikasi paling serius dari pemikiran ini adalah cara pandang pemerintah menetapkan cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan strategis untuk melayani hajat hidup orang banyak. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Chatib Basri (MCB), dalam salah satu persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang berpendapat bahwa dalam perekonomian yang semakin berubah ini (baca: globalisasi), tidak mungkin menetapkan cabang-cabang produksi yang dianggap penting secara permanen. Bahkan jika dibuat definisinya secara permanen, MCB mengkhawatirkan hal tersebut cenderung menjadi absolute, usang dan anti perubahan.

Lebih jauh, kelompok penolak pasal 33 ini menyebutkan bahwa seiring dengan perubahan ekonomi di tingkat global, komposisi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga berubah. Pemerintah bahkan secara terang-terangan mengajukan skema hukum pasar (supplay and demand) dalam menentukan sebuah barang atau jasa yang masuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tersebut.

Pernyataan di atas tentu mengabaikan konteks historis kemunculan pasal 33 dalam UUD 1945. Yang secara jelas dimaksudkan untuk mengkoreksi struktur perekonomian Indonesia yang berwatak kolonial. Di mana perusahaan besar dan perusahaan menengah berada di tangan bangsa asing dan warga keturunan. Sementara rakyat Indonesia hanya menjadi kuli dari keseluruhan proses produksi yang sedang berlangsung.

Hatta (1967) menyebut pasal 33 sebagai sendi politik perekonomian nasional yang tercantum cita-cita ekonomi berencana di mana pemerintah memiliki peranan yang menentukan. Ayat (1), (2), dan (3) pasal 33 merupakan bagian dari upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di mana terdapat pembagian yang jelas antara sektor-sektor yang dapat diselenggarakan secara privat dengan sektor-sektor yang harus diselenggarakan secara kolektif.

Dalam sistem pasal 33 UUD 1945, perusahaan yang kecil dan sedang besarnya dapat dikerjakan oleh koperasi. Dan usaha yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah. Bukan saja perusahaan yang tergolong masuk “public utilities” diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan juga cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti industri dasar, pertambangan dan lain-lainnya dikuasai oleh pemerintah sebagai wakil negara. Dalam pengelolaannya, Hatta menyebutkan bahwa pemerintah dapat menyerahkan manajemen perusahaan kepada orang-orang yang cakap dan tenaga ahli yang disewa dari luar negeri, asalkan dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

Inisiatif partikelir (swasta) tetap diberikan tempat oleh pemeritah asalkan sejalan dengan strategi perekonomian yang telah dibuat. Tetapi seiring dengan meningkatkan kemampuan koperasi untuk mengelola usaha-usaha sedang dan besar, pihak swasta diharapkan semakin kecil peranannya dalam perekonomian nasional. Hal tersebut sejalan dengan semangat kolektifitas yang menjadi ciri dalam pengelolaan perekonomian Indonesia merdeka yang dicita-citakan.

Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas pada mengatur jalannya roda perekonomian, negara juga dapat terlibat langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

Meskipun demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bahkan anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan.

Untuk itu mandat konstitusional memerintahkan agar dilakukan proses transformasi ekonomi secara bertahap sesuai dengan perangkat hukum yang tersedia. Tugas pemerintah Indonesia adalah secara berangsur-angsur memperbaharui perangkat hukum yang mendasari penyelenggaraan sistem perekonomian Indonesia yang mandiri, berdaulat dan demokratis. Bukan sebaliknya memfasilitasi dibuatnya perangkat hukum yang memperpanjang praktek penjajahan ekonomi di Indonesia.

###

Dani Setiawan
Ketua Koalisi Anti Utang

Leave a Response

Spam protection by WP Captcha-Free